BEKASI, BacainD.com – Dari persoalan banjir hingga kebutuhan infrastruktur lingkungan, beragam aspirasi warga Kelurahan Padurenan mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 tingkat kelurahan.
Forum ini menjadi pintu awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2027.
Musrenbang yang digelar di Aula Kantor Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kamis (8/1/2026), tidak sekadar menjadi agenda rutin.
Kehadiran anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) III, camat, perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat memberi sinyal kuat bahwa usulan warga diharapkan benar-benar dikawal hingga terealisasi.
BacainD Juga:
Camat Mustika Jaya, Maka Nachrowi, S.Ap., M.Si., menegaskan Musrenbang menjadi momentum penyepakatan sekaligus pengawalan usulan yang sebelumnya telah dijaring melalui pra-Musrenbang.
“Pada hari ini kita sepakati dan kita kawal bersama seluruh usulan warga Padurenan, agar benar-benar direspons dan masuk dalam rencana pembangunan tahun 2027,” ujar Nachrowi.
Menurutnya, peran DPRD sangat krusial dalam memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di atas kertas.
Ia berharap para legislator di Dapil III dapat mengawal usulan tersebut hingga tingkat kota.
BacainD Juga:
“Peran DPRD di dapilnya masing-masing sangat penting. Kami butuh dukungan DPRD Dapil III agar usulan-usulan ini bisa ‘gol’ dan terlaksana pada 2027,” katanya.
Nachrowi juga mengungkapkan, persoalan banjir masih menjadi prioritas utama pembangunan di wilayah Padurenan.
Pembangunan dan perbaikan saluran air serta penyediaan polder disebut sebagai kebutuhan mendesak.
“Prioritas utama adalah penanganan banjir. Dibutuhkan banyak saluran air dan pembangunan polder sebagai area tangkapan air,” tambahnya.
BacainD Juga:
Sementara itu, Lurah Padurenan, Samad Saepulloh, S.E., mengungkapkan besarnya kebutuhan anggaran untuk merealisasikan usulan warga.
Berdasarkan perhitungan awal, total anggaran pembangunan yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp60 miliar.
Samad mengatakan, besarnya nilai tersebut, mencerminkan banyaknya kebutuhan infrastruktur dasar dan penataan lingkungan yang masih harus dibenahi di wilayahnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dapat menjadi kunci agar usulan prioritas tersebut dapat masuk dalam RKPD Kota Bekasi 2027 dan direalisasikan secara bertahap. (Frm)
BacainD Juga:
