Bekasi, BacainD.com – Lonjakan anggaran pembebasan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2026 yang mencapai Rp263,1 miliar dinilai berpotensi menjadi beban fiskal bagi pemerintah daerah.
Anggota Komisi III sekaligus Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, meminta Pemerintah Kota Bekasi berhati-hati dalam menyikapi peningkatan alokasi belanja modal tanah yang hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
“Untuk kegiatan pembebasan lahan ini lebih banyak untuk jalan-jalan yang dibantu dari DKI. Persoalan ini kita harus berhati-hati untuk menyikapi,” ujar Muin seusai menggelar jaring aspirasi di RW 027, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Jumat (7/11/2025) malam.
BacainD Juga:
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyoroti rencana kerja sama pengelolaan sampah yang dinilai berpotensi menyedot anggaran cukup besar. Ia menegaskan, masa kontrak kerja sama tidak boleh melebihi 10 tahun agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
“Kontraknya tidak boleh lebih dari 10 tahun. Kenapa? Supaya tidak menjadi beban nanti kepada yang lainnya. Dan itu pun juga harus berbasis yang bermanfaat, dipercayakan untuk bantuan dana pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Muin menegaskan, hasil dari kerja sama pengelolaan sampah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, bukan habis terserap untuk pembebasan lahan semata.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi fiskal Kota Bekasi yang kini mengalami penurunan APBD dari Rp7,1 triliun menjadi Rp6,7 triliun. Menurutnya, kinerja penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari optimal.
BacainD Juga:
“Sebagai anggota Badan Anggaran, saya belum puas. Belum optimalnya penggalian PAD kita masih jauh dari harapan. Padahal pembangunan di Kota Bekasi luar biasa, ada Pakuwon, Summarecon, dan lainnya,” ucapnya.
Muin menilai, dengan maraknya pembangunan kawasan strategis, seharusnya PAD Kota Bekasi bisa lebih maksimal. Namun, sistem digitalisasi perpajakan dinilai belum berjalan optimal sehingga masih banyak potensi pendapatan yang terlewat.
“Kita sidak di Pakuwon, ada beberapa penunggak pajak, bahkan hotel. Artinya belum berjalannya sistem digitalisasi secara maksimal, masih konvensional,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi yang dinilai masih belum merata. Bahkan, menurutnya, kondisi jalan di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi pun masih belum memadai.
BacainD Juga:
“Coba lihat, depan Kantor Wali Kota di Jalan Ahmad Yani saja tidak mulus-mulus banget. Coba lihat daerah Tangerang, anggarannya jauh lebih kecil dari kita, tapi jalannya mulus,” tuturnya.
Muin menambahkan, akses jalan dari Harapan Indah menuju pusat kota serta dari Bekasi Timur masih memerlukan perhatian serius. Ia menilai, kondisi tersebut merupakan dampak dari kurang optimalnya pengelolaan fiskal daerah.
Terkait mutasi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang baru, Muin meminta waktu satu tahun untuk melihat hasil kinerjanya. Menurutnya, profesionalitas dan kemampuan dalam menggali PAD menjadi tolok ukur utama.
“Bapenda yang baru, Pak Solikhin, masih meraba-raba. Semangat kerja sih bagus, tapi bukan hanya semangat. Bagaimana mindset-nya sebagai Bapenda untuk menggali potensi-potensi yang harus digali,” ujarnya.
BacainD Juga:
Muin menegaskan, jika dalam satu tahun ke depan kepemimpinan Bapenda yang baru mampu meningkatkan PAD dari Rp4 triliun menjadi Rp6 triliun, maka layak diapresiasi. Namun, jika justru menurun, maka tanggung jawabnya berada di tangan wali kota.
“Kalau hasil kerjanya bagus, mampu meningkatkan PAD, kita harus acungi jempol. Tapi kalau anjlok, pertanggungjawabannya wali kota yang harus bertanggung jawab,” tandasnya.
Berdasarkan dokumen perencanaan keuangan, alokasi belanja modal tanah di APBD 2026 naik hampir dua kali lipat dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp120,3 miliar. Lonjakan tersebut diarahkan untuk mendukung proyek strategis seperti PSEL Ciketing Udik, Flyover Bulak Kapal Bekasi Timur, dan Polder Air Rawalumbu.
Dalam kegiatan jaring aspirasi di Kelurahan Pejuang, Muin juga menampung berbagai keluhan warga terkait kondisi infrastruktur lingkungan yang masih membutuhkan perbaikan. Warga meminta perhatian pemerintah terhadap jalan lingkungan dan fasilitas umum yang belum memadai.
BacainD Juga:
Muin berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga tersebut dalam pembahasan APBD 2026 dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara belanja pembangunan fisik dan peningkatan pelayanan publik.
(ADV)
