BEKASI, BacainD.com – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal secara ketat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, sebagaimana dijanjikan oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Pernyataan ini disampaikan menyusul digelarnya rapat koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan DPRD sebagai tindak lanjut dari surat yang dikirimkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rapat tersebut bertujuan menyatukan langkah dalam penguatan sistem pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
“DPRD akan mengawasi secara serius upaya Pemerintah Kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ujar Sardi dalam keterangan persnya, Senin (26/5/2025).
BacainD Juga:
Sardi juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat sistem pengendalian internal, dengan dukungan penuh dari Asisten Daerah (Asda) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
“Penguatan sistem pengawasan internal harus menjadi prioritas bersama, dan memerlukan sinergi aktif antara OPD dan Asda,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Kota Bekasi, dengan dukungan anggaran yang memadai.
Menurut Sardi, fungsi pengawasan yang kuat memerlukan sumber daya yang cukup, baik dari sisi personel maupun anggaran.
BacainD Juga:
“Inspektorat harus memiliki kapasitas dan dukungan anggaran yang layak agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal,” jelasnya.
Apresiasi atas Capaian Predikat WTP
Di sisi lain, DPRD Kota Bekasi memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kota Bekasi masih berada pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
BacainD Juga:
“Ini merupakan kemajuan yang positif, namun bukan berarti kita boleh lengah. Justru harus dijadikan motivasi untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah,” tambah Sardi.
Dengan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas APIP, dan sinergi antarlembaga, DPRD optimistis tata kelola pemerintahan di Kota Bekasi akan semakin baik, transparan, dan akuntabel demi memberikan pelayanan publik yang optimal. (Alf/***)
