BEKASI, BacainD.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyampaikan tiga agenda strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi yang digelar di Gedung DPRD, Kamis (26/6/2025).
Agenda tersebut meliputi penetapan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, penyampaian Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, serta penjelasan Rancangan RPJMD Kabupaten Bekasi 2025–2029.
Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja yang hadir dalam rapat menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara Pemkab dan DPRD dalam merumuskan kebijakan strategis daerah, terutama terkait Raperda kebakaran.
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
“Substansi materi Raperda ini telah melalui proses harmonisasi dengan kementerian dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
BacainD Juga:
Ia juga mengapresiasi inisiatif DPRD yang mengusulkan Raperda Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi, sebagai langkah menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
“Data presisi akan menjadi fondasi perencanaan dan evaluasi kebijakan publik. Ini mendorong pendekatan pembangunan yang bukan hanya top-down, tetapi juga bottom-up,” tegasnya.
Dalam agenda pertanggungjawaban APBD Tahun 2024, Wabup Asep mengungkapkan bahwa Pemkab Bekasi kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp7,18 triliun atau 97,40 persen dari target, sedangkan belanja dan transfer tercatat sebesar 92,45 persen, menghasilkan SILPA lebih dari Rp398 miliar.
BacainD Juga:
“Ini adalah bukti nyata komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel,” ucap Asep.
Selain itu, disampaikan pula Nota Penjelasan Rancangan RPJMD 2025–2029, yang menjadi pedoman strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.
“RPJMD ini akan menjadi pijakan strategis untuk pembangunan daerah yang terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia berharap seluruh agenda yang telah dibahas dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah dan stakeholder demi tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Ths)
BacainD Juga:
