JAKARTA, BacainD.com – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kebijakan kuota impor menuai kritik dari pelaku industri tekstil nasional.
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut kebijakan tersebut berpotensi membuat industri tekstil kian terpuruk dan ditinggalkan para pengusaha.
Wakil Ketua Umum API, Ian Syarif, mengungkapkan bahwa tanpa regulasi kuota, produk tekstil impor akan membanjiri pasar domestik.
Kondisi ini, menurutnya, dapat mendorong sekitar 70% pelaku industri tekstil meninggalkan usahanya karena dinilai sudah tidak lagi menguntungkan.
BacainD Juga:
“Kalau kuota impor dihapus, saya prediksi 70% industri akan pelan-pelan meninggalkan sektor ini. Mereka lebih memilih jadi pedagang daripada pelaku industri,” ujar Ian dalam diskusi Forum Wartawan Perindustrian, Kamis (17/4/2025) di Jakarta.
Pedagang Lebih Diuntungkan, Pabrik Terancam Mati
Ian menyoroti kesenjangan regulasi yang membuat lebih mudah membuka bisnis dagang dibandingkan membangun industri.
Ia menyindir kemudahan membuat usaha virtual office, sementara membangun pabrik bisa memakan waktu hingga dua tahun.
BacainD Juga:
“Kami sampai bilang, API boleh bikin virtual office? Sedangkan bikin pabrik bisa dua tahun belum tentu jadi. Saya takut saya generasi terakhir yang mau bangun pabrik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ian juga menyoroti kebijakan yang menurutnya makin menyulitkan industri tekstil, seperti pelonggaran ketentuan untuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang diperbolehkan membawa barang hingga senilai USD 1.400, serta maraknya kembali praktik jasa titip (jastip) di e-commerce dan media sosial.
“Fenomena jastip di TikTok itu sekarang jalan lagi, normal. Itu membunuh industri kreatif kita, terutama UMKM yang mulai bikin produk lokal. Sekarang mereka banyak yang beralih jadi seller barang impor,” jelasnya.
Prabowo: Impor Produk Hajat Hidup Harus Dimudahkan
BacainD Juga:
Sebelumnya, dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk menghapus sistem kuota impor, terutama untuk barang-barang yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya kasih perintah: hilangkan kebijakan kuota-kuota impor, utamanya untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu impor, silakan. Bebas,” tegas Prabowo.
Ia menilai penghapusan kuota dan perampingan birokrasi akan memberikan angin segar bagi dunia usaha serta mendorong iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.
“Pengusaha itu ciptakan lapangan kerja. Nggak apa-apa cari untung, tapi bayar pajaknya yang benar,” pungkasnya. (Alf)
BacainD Juga:
