JAKARTA, BacainD.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa perekrutan 24 ribu calon tamtama oleh TNI Angkatan Darat (AD) telah melalui perencanaan dan kalkulasi yang matang.
Penambahan personel ini ditujukan untuk mengisi struktur baru dalam bentuk Batalyon Teritorial Pembangunan.
Kepala Biro Humas Setjen Kemhan RI, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menyebut bahwa langkah ini bertujuan mendukung kebutuhan organisasi TNI sekaligus menjaga kedaulatan negara.
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
“Proyeksi perekrutan ini telah dihitung dengan cermat. Animo masyarakat juga sangat tinggi, dan kebutuhan personel dari Angkatan Darat memang ada,” ujar Frega dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
BacainD Juga:
Meski demikian, Frega belum dapat memastikan apakah ada peningkatan anggaran imbas dari kebijakan tersebut.
Ia hanya menegaskan bahwa semua perencanaan sudah termasuk dalam kalkulasi matang Kemhan.
“Saya kurang tahu nominalnya, tapi pastinya sudah dalam kalkulasi, dan tentunya juga untuk mendukung kedaulatan negara,” tambahnya.
Ia juga menyebut bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terlibat langsung dalam analisis kebutuhan penambahan pasukan.
BacainD Juga:
Kunjungan Menhan ke sejumlah pusat pendidikan militer disebut menjadi bagian dari proses evaluasi.
“Beliau turun langsung ke Rindam, Skadik, dan satuan-satuan pendidikan militer di semua matra untuk memastikan dukungan ini berjalan,” kata Frega.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa rekrutmen besar-besaran ini berkaitan dengan pembentukan struktur baru bernama Batalyon Teritorial Pembangunan.
Batalyon ini akan terdiri atas empat kompi: pertanian, peternakan, medis, dan zeni, dan ditujukan untuk memperkuat pembangunan dan stabilitas di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
BacainD Juga:
“Setiap batalyon berdiri di atas lahan 30 hektare, dengan kompi yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Wahyu.
Namun, rencana tersebut menuai kritik.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan bahwa urusan ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian teknis.
“Dalam situasi damai, pembangunan depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya ditangani oleh Kementerian Pertanian, bukan prajurit TNI aktif,” kata TB Hasanuddin. (Frm)
BacainD Juga:
