JAKARTA, BacainD.com – Polda Metro Jaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Permasalahan Penanganan Agraria yang Berkeadilan di Tengah Maraknya Aksi Premanisme”, guna merumuskan strategi penanganan konflik agraria yang kian marak di wilayah Jabodetabek dan kerap disusupi praktik premanisme, Kamis (12/6/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya sejak pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polda Metro Jaya, perwakilan pemerintah daerah, serta sejumlah narasumber dari kementerian dan akademisi.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan, konflik agraria sering menjadi celah bagi oknum tertentu untuk melakukan aksi premanisme, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
KLIK GAMBAR INI - ADV SPESIAL JAKARTA FAIR 2025
“Permasalahan agraria kerap dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Lewat FGD ini, kami ingin menyusun langkah konkret yang bisa dilakukan bersama,” ujar Wira.
BacainD Juga:
Ia menegaskan komitmen aparat kepolisian untuk menindak tegas aksi premanisme, serta mengajak masyarakat melapor jika menemukan indikasi konflik lahan yang disertai intimidasi.
“Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
FGD ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, serta akademisi.
Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN, Ilyas Tedjo Prijono, mengungkapkan bahwa mafia tanah kerap memanipulasi konflik lahan untuk kepentingan pribadi.
BacainD Juga:
“Kita harus pastikan pendudukan lahan itu sah atau tidak. Jika ilegal, maka penegakan hukum adalah keharusan,” jelas Ilyas.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dan dokumen resmi dari ATR/BPN, agar masyarakat pemilik hak tanah mendapat perlindungan hukum yang layak.
FGD ini melibatkan pemangku kepentingan dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat (Depok, Bekasi), dan Banten (Tangerang Raya), yang turut menyampaikan pandangan terkait penanganan konflik agraria di daerah masing-masing.
Polda Metro Jaya berencana melanjutkan forum serupa secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas penanganan konflik lahan dan memperkuat upaya mewujudkan keadilan agraria di wilayah metropolitan. (Frm)
BacainD Juga:
