BEKASI, BacainD.com – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bekasi Raya mendesak keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Tahun 2026 Kota Bekasi yang disebut mencapai Rp 135 miliar.
Sorotan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap resmi pada Kamis (19/11/2026) sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penggunaan keuangan publik yang dinilai wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta atlet.
Ketua HMI MPO Cabang Bekasi Raya, Safira Oktanurina mengatakan bahwa, anggaran dengan nilai besar harus disertai pertanggungjawaban yang jelas serta kejelasan struktur pembiayaan di hadapan publik, termasuk kaitannya dengan nominal Rp 40 miliar yang mencuat.
“Apakah angka Rp 40 miliar merupakan bagian dari total anggaran Rp 135 miliar, alokasi untuk kegiatan tertentu, atau terdapat komponen pembiayaan lain yang perlu dijelaskan? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka melalui dokumen dan penjelasan resmi, bukan sekadar pernyataan normatif,” kata Safira, Jumat (20/11/2026).
Selain persoalan transparansi anggaran, HMI MPO Bekasi Raya juga mengingatkan agar penyelenggaraan Porprov tidak mengabaikan kondisi riil para atlet yang menjadi pelaku utama dalam setiap pertandingan, baik dari sisi fasilitas, konsumsi, akomodasi, maupun hak kesejahteraan mereka.
“Prestasi olahraga tidak boleh dijadikan tameng untuk menutup akses informasi publik, kebanggaan daerah tidak boleh dibangun di atas pengelolaan anggaran yang tidak transparan, dan atlet tidak boleh dikorbankan demi kepentingan administratif maupun pihak tertentu,” ujar Safira.
Dalam rilis tersebut, HMI MPO Cabang Bekasi Raya merumuskan tujuh tuntutan utama yang ditujukan kepada sejumlah pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi hingga lembaga pengawas dan penegak hukum.
Tuntutan tersebut meliputi desakan kepada Wali Kota Bekasi untuk membuka rincian anggaran Porprov XV 2026 sebesar Rp 135 miliar, permintaan kepada Dispora dan KONI Kota Bekasi agar mempublikasikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta realisasi penggunaan anggaran, serta penjelasan terbuka mengenai hubungan anggaran Rp 40 miliar dengan total Rp 135 miliar.
Berikutnya, HMI MPO Bekasi Raya mendesak Inspektorat melakukan audit khusus dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan pemeriksaan sesuai kewenangan, sekaligus mendorong pemenuhan hak, fasilitas, konsumsi, akomodasi, dan kesejahteraan atlet serta penindakan tegas oleh aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti dugaan tindak pidana korupsi.
Safira menegaskan bahwa, langkah advokasi dan kontrol sosial ini akan terus dikawal melalui jalur konstitusional hingga ada keterbukaan data dan pertanggungjawaban yang jelas dari pihak-pihak terkait.
“Jika anggaran sebesar Rp 135 miliar dapat direncanakan, maka pertanggungjawabannya juga harus dapat dibuka, dan jika prestasi menjadi tujuan, maka kesejahteraan atlet harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (Suryo ST)






