BEKASI, BacainD.com – Penanganan dugaan pelanggaran ketenagalistrikan di kawasan rumah kontrakan Desa Cibuntu, Kecamatan Tambun Utara, kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, setelah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh pihak PLN pada pekan lalu, belum ada penjelasan terbuka mengenai tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan di lokasi tersebut.

Publik pun mulai mempertanyakan keseriusan PLN Tambun. Jangan sampai sidak hanya menjadi kegiatan formalitas, sementara persoalan di lapangan tidak kunjung mendapatkan kepastian penyelesaian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan sebelumnya, petugas PLN memeriksa sebanyak 71 meteran listrik. Dari jumlah tersebut, 38 meteran terindikasi mengalami pelanggaran atau penggunaan listrik yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Angka tersebut bukan persoalan kecil. Jika benar ditemukan pelanggaran, lalu bagaimana tindak lanjutnya? Apakah pemilik kontrakan sudah dimintai pertanggungjawaban? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan dan penegakan sanksi sesuai aturan?

Ironisnya, ketika awak media mendatangi kantor PLN Tambun untuk meminta konfirmasi, respons yang diperoleh dinilai belum memberikan kepastian.

Bahkan, sudah dua kali awak media berupaya meminta keterangan, tetapi belum mendapatkan penjelasan resmi. Terakhir, awak media diminta datang kembali pada Selasa, 24 November 2026, untuk bertemu dengan pihak terkait, sebagaimana disampaikan petugas keamanan kantor.

ADA APA DENGAN PLN TAMBUN?

Lambannya keterbukaan informasi ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah proses penanganan masih berjalan, atau ada kendala yang membuat tindak lanjut belum dapat disampaikan kepada publik?

Lebih jauh, muncul pula pertanyaan mengenai kemungkinan adanya oknum internal yang terlibat atau faktor lain yang memengaruhi penanganan kasus tersebut. Namun, hal ini masih sebatas pertanyaan dan spekulasi yang harus dijawab melalui klarifikasi serta bukti, bukan tuduhan tanpa dasar.

PLN jangan sampai membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa penjelasan. Sebab, penegakan aturan ketenagalistrikan harus berlaku adil kepada seluruh pelanggan, termasuk pemilik usaha rumah kontrakan.

JANGAN HANYA BERANI SIDAK, TAPI HARUS BERANI MENINDAK!

Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji pertemuan dan penjelasan yang terus tertunda.

Jika memang terbukti terjadi pelanggaran, PLN harus mengambil langkah sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk aturan dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta perubahannya dan ketentuan pelaksanaannya.

Kini, PLN Tambun ditantang untuk membuka hasil pemeriksaan secara transparan, menjelaskan status 38 meteran yang terindikasi bermasalah, serta memastikan siapa pihak yang harus bertanggung jawab.

Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya: apakah aturan hanya tajam kepada pelanggan kecil, tetapi tumpul ketika menyangkut pengelola kontrakan dengan puluhan sambungan listrik?

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PLN Tambun maupun pihak pemilik kontrakan demi pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta. (Suryo ST)

Ikuti Channel WhatsApp Bacaind
Bagikan:

Suryono ST

Suryono ST atau yang lebih akrab disapa dengan sebutan "Ketua Aing" merupakan Pimpinan Perusahaan BacainD.com yang memiliki komitmen kuat dalam membangun media digital yang kredibel dan berintegritas. Berpengalaman dalam pengelolaan media serta pengembangan karya pemberitaan sehingga menjadi sebuah informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya bagi masyarakat luas.