BEKASI, BacainD.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menyayangkan beredarnya video di akun media sosial TikTok yang memperlihatkan dugaan pengusiran wartawan saat hendak melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., mengatakan wartawan memiliki kewajiban melakukan konfirmasi agar pemberitaan dapat disajikan secara akurat dan berimbang.
“Konfirmasi merupakan bagian dari tugas jurnalistik. Jika ada informasi yang dianggap tidak benar, sebaiknya dijelaskan dan diluruskan dengan data, bukan dengan tindakan yang merendahkan profesi wartawan,” ujar Ade.
BacainD Juga:
Peristiwa tersebut disebut terjadi ketika wartawan hendak meminta keterangan terkait laporan LSM Masyarakat Terpadu (MASTER) mengenai dugaan penyimpangan kegiatan sewa alat berat di UPTD TPA Burangkeng yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Wartawan Kimsan mengatakan dirinya melakukan konfirmasi untuk mendapatkan penjelasan dari pihak terkait.
“Saya menghubungi untuk melakukan konfirmasi terkait adanya laporan dari LSM Masyarakat Terpadu (MASTER) mengenai dugaan penyimpangan dalam kegiatan sewa alat berat di UPTD TPA Burangkeng yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Konfirmasi ini kami lakukan untuk memperoleh penjelasan dan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik berimbang,” ujar Kimsan. Rabu (7/10/2026).
Ade menegaskan, adanya laporan kepada aparat penegak hukum belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran. Semua pihak harus menghormati proses pemeriksaan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
BacainD Juga:
“Jangan sampai laporan atau dugaan langsung dianggap sebagai sebuah kesalahan. Kita hormati proses hukum dan berikan kesempatan kepada pihak yang disebut untuk memberikan klarifikasi,” tegasnya.
PWI Bekasi Raya juga meminta agar video yang beredar di media sosial dilihat secara utuh dan diverifikasi sebelum dijadikan dasar pemberitaan.
PWI berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara profesional dengan mengedepankan Kode Etik Jurnalistik, kemerdekaan pers, keberimbangan, serta penghormatan terhadap seluruh pihak.
(Ben)
BacainD Juga:
