SURABAYA, BacainD.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi melantik dan mengambil sumpah enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, prosesi pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Jatim untuk mempercepat transformasi digital.
Langkah strategis ini diambil berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/2346/204/2026 demi menyegarkan roda organisasi dan meningkatkan efektivitas birokrasi di Jawa Timur.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa, rotasi jabatan ini merupakan bagian dari kebutuhan penataan organisasi untuk meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang kita bangun adalah akuntabilitas dan percepatan layanan di semua lini agar pelayanan kepada masyarakat semakin akuntabel, efektif, transparan, dan profesional,” ucap Kholifah, Rabu (15/7/2026).
BacainD Juga:
Salah satu poin penting yang ditekankan Khofifah adalah urgensi peralihan sistem pelayanan publik dari metode konvensional ke platform digital. Menurut nya, pengurangan interaksi langsung secara fisik antara petugas dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas pungli.
“Saya berharap percepatan di sektor layanan publik terus dilakukan. Pertemuan face to face diminimalkan melalui transformasi layanan berbasis sistem. Dengan begitu, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelayanan dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” harapnya.
Selain menuntut adaptasi teknologi yang cepat, Khofifah juga memberikan peringatan keras mengenai komitmen moral para pejabat baru. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas yang dilakukan saat pelantikan harus menjadi komitmen yang mendarat dalam tindakan nyata di lapangan.
“Penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh seluruh pejabat,” ujarnya.
BacainD Juga:
Menghadapi tantangan penyesuaian anggaran di masa mendatang, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini meminta seluruh kepala dinas dan badan untuk tidak pasrah. Ia mendorong para pejabat untuk jeli melihat peluang pendanaan alternatif di luar APBD demi memastikan program-program kemasyarakatan tetap berjalan optimal.
“Kita harus semakin kreatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Penyesuaian anggaran tidak boleh mengurangi hasil yang dirasakan masyarakat. Justru inovasi dan kreativitas harus semakin diperkuat,” tuturnya.
Khofifah juga mengimbau agar seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) aktif membangun jejaring dan kolaborasi lintas sektor, baik di level domestik maupun internasional.
“Bangun jaringan, perkuat sinergi, dan ciptakan kolaborasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
BacainD Juga:
Di akhir sambutannya, Khofifah meluruskan bahwa mutasi ini murni bagian dari evaluasi dan penataan organisasi yang dinamis. Sementara untuk kursi-kursi jabatan yang kini kosong ditinggal pejabat baru, Pemprov Jatim telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menjamin pelayanan publik tidak terganggu selama proses seleksi berjalan.
“Seluruh penugasan ini merupakan rotasi sesuai kebutuhan organisasi. Tidak ada yang bersifat promotif. Jabatan yang ditinggalkan sementara diisi oleh Plt. sambil menunggu proses seleksi yang dilakukan tim asistensi dan tim penguji kompetensi teknis selesai,” pungkasnya.
Berikut enam Pejabat yang dilantik, Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim R. Heru Wahono Santoso, Kepala Bappeda Provinsi Jatim Iwan, Kepala Bakorwil Jember Budi Raharjo, Kepala Dinas PU SDA Provinsi Jatim I Nyoman Gunadi, Kepala Dinas PRKPCK Provinsi Jatim Arif Endro Utomo dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim Aftabuddin Rijaluzzaman. (BM)
BacainD Juga:
