Bekasi, BacainD.com — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudy Heryansyah, menyoroti lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Bekasi. Hal tersebut ia ungkapkan dalam podcast Fakta Hukum Indonesia bersama host Indah Purnamasari pada Kamis (23/10/2025).
Rudy menjelaskan, Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan menilai pelaksanaan Perda di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Ia menyebut kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal menjadi tantangan utama dalam penegakan aturan daerah.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya pemberian sanksi terhadap pelanggar, adanya intervensi dalam proses penegakan hukum, dan tumpang tindih peraturan yang menghambat efektivitas penerapan Perda. Menurutnya, kondisi ini turut diperparah oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah.
BacainD Juga:
Sebagai langkah perbaikan, Rudy menyampaikan bahwa Komisi I DPRD Kota Bekasi mendorong peningkatan sosialisasi Perda kepada masyarakat, penambahan personel Satpol PP, serta pembentukan forum koordinasi antarinstansi untuk memperkuat sinergi di lapangan. Ia juga menilai perlu adanya revisi terhadap sejumlah Perda yang sudah tidak relevan agar penegakannya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Rudy menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum guna membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga ketertiban serta mendukung program pembangunan di Kota Bekasi.
“Jangan hanya mengkritik, tapi mari kita bersama-sama memberi solusi, menjaga aset kota, dan menciptakan Bekasi yang aman, nyaman, serta maju,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat pembangunan daerah serta mewujudkan Bekasi sebagai kota yang layak huni dan berdaya saing.
BacainD Juga:
(Ben)
