JAKARTA, BacainD.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam memberikan gaji layak bagi guru dan dosen di Indonesia.
Kondisi ini memicu keluhan publik dan menumbuhkan stigma bahwa profesi mulia tersebut kurang dihargai negara.
“Banyak di media sosial yang mengatakan, menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar,” ujar Sri Mulyani saat menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Rabu (7/8/2025).
Ia mengungkapkan, keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
BacainD Juga:
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pembiayaan gaji guru dan dosen sepenuhnya harus ditanggung negara atau perlu melibatkan partisipasi masyarakat.
“Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?” ucapnya.
Namun, ia tidak merinci skema partisipasi yang dimaksud.
Data Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menunjukkan, rata-rata gaji pokok dosen perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia hanya setara 1,3 kali upah minimum provinsi (UMP), atau setara 143 kilogram beras.
BacainD Juga:
Angka ini jauh di bawah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.
Perbandingan gaji dosen publik di Asia Tenggara memperlihatkan kesenjangan mencolok:
- Kamboja: 6,6 kali UMP
- Thailand: 4,1 kali UMP
- Vietnam: 3,42 kali UMP
- Malaysia: 3,41 kali UMP
- Singapura: 1,48 kali UMP
- Indonesia: 1,3 kali UMP
Survei yang dilakukan pada 4–23 April 2025 terhadap 36 dosen PTN di 23 provinsi juga menemukan bahwa rata-rata jam kerja dosen di Indonesia mencapai 69,64 jam per minggu sepanjang 2024 menunjukkan beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima. (Frm)
BacainD Juga:
