BANDUNG, BacainD.com – Meski Kementerian Dalam Negeri telah memberi lampu hijau bagi pemerintah daerah untuk kembali menggelar rapat di hotel dan restoran, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih tetap melarang seluruh kegiatan dinas digelar di luar fasilitas milik pemerintah.
Kebijakan efisiensi ini mendapat dukungan dari DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyebut langkah Dedi sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga ketertiban anggaran belanja daerah.
“Pemprov Jabar telah memangkas anggaran untuk rapat di hotel maupun perjalanan dinas. Total efisiensi yang dilakukan mencapai Rp 5,1 triliun,” ujar Ono, Sabtu (14/6/2025).
BacainD Juga:
Ono menegaskan bahwa keputusan Kemendagri bersifat opsional, bukan kewajiban.
Karena itu, Pemprov Jabar sah saja menolak kembali ke kebijakan lama dan memilih tetap melarang kegiatan dinas di luar kantor.
“Jadi saat ini tidak ada lagi anggaran untuk membiayai rapat-rapat di hotel, meskipun Kemendagri memperbolehkan,” tambahnya.
Tak hanya soal efisiensi, Ono juga menilai rapat di hotel kerap jauh dari persoalan nyata di lapangan.
BacainD Juga:
Ia bahkan menyarankan agar rapat digelar langsung di lokasi-lokasi bermasalah.
“Saya lebih mendorong agar rapat dilakukan di sawah, permukiman kumuh, gorong-gorong, atau sungai. Karena di sanalah masalah sebenarnya berada dan harus segera ditangani,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa seluruh kegiatan dinas di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota tetap harus dilakukan di kantor masing-masing.
“Fasilitas kantor yang ada sudah cukup untuk mendukung kegiatan rapat. Lagi pula, keputusan strategis bisa diambil di ruang kerja tanpa harus ke hotel,” tegas Dedi. (Frm)
BacainD Juga:
